WAMENA, TOMEI.ID | Fraksi Partai NasDem DPR Papua Pegunungan menyoroti sejumlah kejanggalan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, serta mendesak perbaikan mendasar dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dinilai belum berpihak pada masyarakat.
Dalam pandangan akhir fraksi yang disampaikan juru bicara Takinus Yikwa di forum DPR Papua Pegunungan, ditegaskan bahwa capaian kinerja pemerintah tidak boleh hanya diukur dari kepatuhan administratif, melainkan harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya meraih apresiasi administratif. Kami menegaskan bahwa kepatuhan administratif belum tentu mencerminkan kualitas pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Takinus di Wamena, Kamis (30/4/2026).
Fraksi NasDem menilai masih terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan realisasi program. Lemahnya serapan anggaran serta tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan menjadi indikator bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah belum berjalan efektif dan terarah.
Selain itu, capaian program dinilai lebih bersifat administratif daripada substantif. Meski secara angka terlihat terpenuhi, manfaatnya belum dirasakan merata oleh masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kualitas proyek pembangunan yang dinilai rendah. Sejumlah pekerjaan disebut tidak memenuhi standar teknis dan cepat mengalami kerusakan, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Di sisi lain, terdapat kesenjangan antara laporan pemerintah dan kondisi riil di lapangan, di mana banyak program dilaporkan berhasil, namun masyarakat masih kesulitan mengakses layanan dasar.
Dalam aspek anggaran, Fraksi NasDem mengungkap rendahnya realisasi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya merealisasikan 79,4 persen dari total anggaran Rp59,9 miliar, sementara Dinas Perumahan sebesar 77,93 persen dari Rp77,7 miliar. Secara total, anggaran yang tidak terserap di kedua OPD tersebut mencapai sekitar Rp140 miliar, yang menunjukkan lemahnya efektivitas pengelolaan anggaran.
Persoalan transparansi keuangan daerah juga menjadi perhatian serius. Fraksi menilai keterbukaan informasi publik masih lemah, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.
Selain itu, hubungan antara legislatif dan eksekutif dinilai belum berjalan harmonis, sehingga mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Sebagai langkah perbaikan, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan kebutuhan riil masyarakat. Struktur penganggaran juga diminta lebih fokus pada sektor pelayanan dasar yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
Fraksi juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas proyek agar seluruh pekerjaan sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis. Dalam bidang kepegawaian, pemerintah didorong untuk memprioritaskan penerimaan CPNS tahun 2026 bagi orang asli Papua Pegunungan sebagai bentuk afirmasi dan pemerataan kesempatan.
Selain itu, pengelolaan keuangan daerah diminta ditata secara disiplin agar tidak terjadi keterlambatan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program. Fraksi juga mengusulkan agar hibah tanah untuk kepentingan keamanan dibagi secara adil kepada seluruh denominasi gereja guna menjaga keseimbangan sosial.
Menutup pandangannya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran rakyat harus menjadi bagian integral dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Pokok pikiran tersebut memuat aspirasi dan kepentingan rakyat yang sangat penting dan tidak boleh dipisahkan dalam proses pembangunan,” pungkas Takinus Yikwa. [*].
