WAMENA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan yang digelar di Wamena, Jumat (24/4/2026).
Penyerahan dokumen LKPJ tersebut menjadi momentum strategis dalam mengevaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus mempertegas arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, John Tabo menegaskan bahwa LKPJ Tahun 2025 tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan harus menjadi instrumen evaluasi yang tajam, objektif, dan konstruktif bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, evaluasi yang komprehensif sangat diperlukan guna memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“LKPJ tahun 2025 ini harus menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi DPR sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov)Papua Pegunungan menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan di wilayah yang masih menghadapi berbagai tantangan geografis dan struktural.
Kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci dalam mendorong transformasi pembangunan yang inklusif, merata, serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan berkomitmen dalam mewujudkan Papua Pegunungan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujar John Tabo.
Menutup penyampaiannya, Gubernur berharap dokumen LKPJ tersebut tidak hanya menjadi laporan tahunan, tetapi juga mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat serta menjadi pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Papua Pegunungan.
“Semoga laporan ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan cita-cita bersama Papua Pegunungan yang adil, transparan, berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. [*].
