NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 harus menjadi titik balik penguatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua Tengah. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sekolah, keluarga, dan masyarakat diminta menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.
Penegasan itu disampaikan Gubernur melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Papua Tengah di SMA Negeri 1 Plus KPG, Distrik Nabire Barat, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah tersebut mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.”
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah beserta seluruh pihak yang mendukung suksesnya penyelenggaraan Hari Anak Nasional.
“Anak-anak merupakan bagian penting dalam pembangunan Papua Tengah. Masa depan daerah ini ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pembentukan karakter yang mereka terima sejak dini,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan setiap anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, menyampaikan pendapat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perundungan, dan eksploitasi. Menurutnya, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, sekolah, lembaga adat, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan masyarakat.
“Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan belajar karena kondisi ekonomi, tempat tinggal, disabilitas, maupun latar belakang keluarganya,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Pemprov Papua Tengah akan terus memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan keluarga guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini. Gubernur juga meminta peningkatan ketersediaan guru, fasilitas pendidikan, buku pelajaran, serta metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Selain itu, budaya membaca, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, keberanian menyampaikan pendapat, serta pelestarian bahasa dan budaya daerah harus terus dikembangkan sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi Papua Tengah.
“Kegiatan hari ini memberikan ruang kepada anak-anak untuk menunjukkan kemampuan melalui pidato, percakapan, musik, puisi, dan berbagai kreativitas lainnya,” ujarnya.
Gubernur menegaskan pendidikan di Papua Tengah harus bersifat inklusif sehingga setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, berpartisipasi, serta mengembangkan potensinya.
Kepada para pelajar, Gubernur mengajak mereka belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, menjaga kesehatan, serta menggunakan teknologi secara bijak.
“Gunakan telepon genggam, internet, dan media sosial secara bertanggung jawab. Jangan menggunakan teknologi untuk menghina, mempermalukan, atau melakukan perundungan terhadap teman,” pesannya.
Ia juga meminta anak-anak tidak takut melapor apabila mengalami kekerasan, diskriminasi, perundungan, atau merasa tidak aman.
“Apabila mengalami kekerasan, diskriminasi, perundungan, atau merasa tidak aman, jangan takut untuk berbicara kepada orang tua, guru, pendamping, atau petugas yang dapat dipercaya. Kalian berhak mendapatkan pertolongan dan perlindungan,” imbuhnya.
Kepada para orang tua, Gubernur mengingatkan agar memberikan perhatian, kasih sayang, dan keteladanan kepada anak. Disiplin harus diterapkan melalui pendidikan, bukan kekerasan. Sementara kepada guru dan tenaga kependidikan, ia meminta seluruh sekolah menjadi lingkungan yang aman, sehat, ramah anak, dan bebas dari perundungan.
“Kepada para guru dan tenaga kependidikan, ciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, ramah anak, dan bebas dari perundungan. Setiap laporan kekerasan harus ditangani secara serius dan mengutamakan keselamatan anak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar kepentingan anak menjadi bagian dari setiap perencanaan pembangunan. Pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan administrasi kependudukan harus menjangkau seluruh anak, termasuk yang berada di daerah pedalaman dan wilayah sulit dijangkau.
“Saya berharap Deklarasi Anak Menuju Provinsi Layak Anak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan yang benar-benar ramah anak,” ujarnya.
Menurut Gubernur, Hari Anak Nasional harus menjadi momentum menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak sekaligus memberikan kesempatan yang sama bagi anak perempuan maupun laki-laki untuk belajar, berprestasi, dan mengembangkan potensi.
“Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan dan anak laki-laki untuk belajar, berprestasi, dan mengembangkan kemampuan. Kita juga harus melindungi mereka dari minuman keras, narkotika, perjudian, pornografi, perdagangan orang, perkawinan usia anak, serta berbagai pengaruh negatif lainnya,” tegasnya.
Ia menekankan perlindungan anak harus dimulai dari keluarga, diperkuat di sekolah, didukung masyarakat, dan dijamin oleh pemerintah.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh anak Papua Tengah untuk terus belajar dan memiliki cita-cita tinggi.
“Kepada anak-anak Papua Tengah, teruslah belajar dan miliki cita-cita. Jadilah anak yang sehat, cerdas, disiplin, menghormati sesama, mencintai budaya, dan ikut menjaga kedamaian,” pesannya.
Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Papua Tengah dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala OPD, pimpinan perangkat daerah terkait, Forum Anak Papua Tengah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta ratusan peserta didik jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB.
