TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Otsus, Ukkas, menegaskan pentingnya pemanfaatan aplikasi E-Kinerja dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Kinerja ASN yang digelar oleh BKPSDM Papua Tengah di salah satu hotel di Timika, Selasa (26/8/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa aplikasi E-Kinerja menjadi instrumen penting untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), melakukan penilaian, serta mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian.
“Dengan penerapan sistem ini, layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pemberhentian, hingga dasar pembayaran tunjangan kinerja dapat dilakukan lebih cepat, efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Ukkas mewakili Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa penerapan E-Kinerja selaras dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN. Regulasi tersebut mencakup perencanaan, pemantauan, pembinaan, hingga evaluasi kinerja pegawai ASN.
“Perencanaan kinerja yang baik akan mendukung pencapaian pembangunan nasional maupun daerah. Oleh karena itu, ASN di Papua Tengah harus beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi,” tambahnya.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, juga menyoroti masih rendahnya tingkat pembaruan data pegawai di lingkup pemerintah provinsi. Dari total sekitar 2.000 ASN, tercatat baru 500 pegawai yang melakukan peremajaan data. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius seluruh pengelola kepegawaian, baik di provinsi maupun kabupaten.
“Walaupun terdapat kendala jaringan di sejumlah daerah, ASN harus tetap menyesuaikan diri dengan pelayanan kepegawaian berbasis sistem informasi. Sistem digital ini tidak bisa ditunda, karena menjadi dasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Hardianawati, dalam arahannya menekankan bahwa objektivitas pejabat dalam memberikan penilaian SKP terhadap bawahannya sangat penting untuk menjaga integritas sistem kepegawaian, sehingga hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kinerja riil aparatur dan dapat menjadi dasar pengembangan karier yang adil serta profesional.
“Jangan hanya formalitas. Atasan harus benar-benar melihat kinerja stafnya, apakah membutuhkan peningkatan kompetensi atau bahkan perlu mutasi dan rotasi. Jika penilaian masih berdasarkan perasaan, maka manajemen kinerja tidak akan berjalan,” katanya.
Hardianawati juga menyoroti keterbatasan sarana pendukung teknologi informasi di sejumlah kabupaten. Ia meminta komitmen kepala daerah untuk memastikan ketersediaan layanan internet serta peningkatan kapasitas pengelola kepegawaian.
“Komitmen dari pimpinan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, menjadi faktor kunci dalam mendorong penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang obyektif dan sesuai regulasi. Dorongan tersebut diyakini akan memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara sekaligus memastikan bahwa sistem penilaian kinerja berjalan transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengingatkan pentingnya keseriusan seluruh peserta Forum Group Discussion (FGD) dalam menyimak materi yang disampaikan. Ia menegaskan agar peserta aktif bertanya dan berdiskusi, sehingga pemahaman mengenai implementasi SKP dapat lebih komprehensif serta bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
“Kita tahu BKD di kabupaten masih bertipe B dan belum memiliki bidang khusus E-Kinerja. Karena itu, peserta jangan ragu bertanya agar bisa memahami sistem ini dengan baik saat kembali ke unit kerja masing-masing,” ujarnya.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan BKD dari delapan kabupaten di Papua Tengah, serta bagian pengelola kepegawaian dari 22 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kehadiran narasumber dari BKN Jayapura diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai penerapan sistem manajemen kinerja ASN berbasis digital. [*].
