NABIRE, TOMEI.ID | Jeritan panjang yang terpendam kini meledak, mengguncang ruang publik daerah, gelombang protes masyarakat kembali menguat di Nabire, Papua Tengah, Senin (27/4/2026).
Dalam aksi tersebut, mama-mama Papua tampil di garis depan, menyuarakan luka kolektif sekaligus mendesak negara untuk segera menghentikan dugaan kekerasan terhadap warga sipil.
Aksi ini dipicu oleh rangkaian peristiwa yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Puncak, Puncak Jaya, dan Dogiyai, yang dinilai masyarakat belum ditangani secara transparan dan berkeadilan.
Dalam orasinya, salah satu mama Papua menyampaikan kritik keras terhadap aparat keamanan. Ia menilai berbagai insiden penembakan terhadap warga sipil kerap tidak diungkap secara terbuka, bahkan disebut ditutupi dengan narasi yang berbeda dari fakta di lapangan.
“DPR tidak usah lagi dengar dan percaya omongan TNI-Polri. Mereka yang tembak warga, lalu menutupi dengan berbagai alasan,” ujarnya lantang di hadapan massa aksi.
Pernyataan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan yang telah lama dirasakan masyarakat. Dengan nada emosional, ia menegaskan bahwa hak hidup orang Papua tidak boleh dirampas dalam kondisi apa pun.
“Ini jeritan kemanusiaan yang tak boleh lagi diabaikan oleh siapa pun, Orang Papua diciptakan untuk hidup, bukan untuk dibunuh. Tapi kami ditembak seakan binatang liar,” tegasnya.
Selain menyoroti dugaan kekerasan, massa aksi juga mengangkat kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda Papua. Mereka menilai situasi konflik yang berkepanjangan telah menciptakan rasa takut yang terus menghantui kehidupan anak-anak.
Ini menyangkut masa depan generasi yang kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan, menurutnya, anak-anak Papua seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, serta perlindungan dari negara.
“Kami melahirkan anak-anak bukan untuk disiksa, tetapi untuk dididik dan memiliki masa depan yang lebih baik,” katanya.
Kritik juga diarahkan kepada pemerintah pusat yang dinilai belum menunjukkan respons tegas atas berbagai insiden yang terjadi. Minimnya pernyataan resmi dan langkah konkret dianggap memperkuat persepsi adanya pembiaran terhadap penderitaan masyarakat.
“Ini bukan sekadar tudingan, tetapi jeritan nurani atas ketidakadilan yang terus terjadi, masyarakat dibunuh, tetapi pemerintah tidak pernah bicara. Pemerintah diam saja,” ujarnya.
Aksi ini menjadi refleksi meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap penanganan konflik di Papua. Masyarakat mendesak negara untuk menghadirkan perlindungan nyata, menghentikan kekerasan, serta memastikan penegakan hak asasi manusia berjalan secara adil dan transparan. [*].
