NABIRE, TOMEI.ID | Aksi demonstrasi mahasiswa di Nabire, Papua Tengah, berujung ricuh setelah massa melempari Kantor DPR Papua Tengah hingga menyebabkan kaca bagian kiri gedung retak dan sebagian pecah, Senin (27/4/2026).
Insiden ini mencerminkan memuncaknya kekecewaan terhadap lembaga legislatif yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta dianggap gagal menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan akuntabilitas secara maksimal.
Kericuhan terjadi di tengah jalannya aksi unjuk rasa yang sebelumnya berlangsung dengan orasi. Massa yang tersulut emosi mulai melempar benda ke arah gedung DPR sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan atas tuntutan yang dinilai tidak pernah ditindaklanjuti.
Mahasiswa menuding DPR Papua Tengah gagal menjalankan fungsi utama sebagai representasi rakyat, khususnya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Mereka menilai berbagai laporan dan tuntutan yang diajukan selama ini tidak mendapat kejelasan, bahkan terkesan diabaikan.
“Kami kecewa, aspirasi yang kami sampaikan tidak pernah direspons,” tegas salah satu massa aksi dalam orasinya.
Kritik juga diarahkan pada minimnya transparansi lembaga legislatif terkait tindak lanjut aspirasi. Menurut massa, tidak ada penjelasan terbuka mengenai sejauh mana suara rakyat diperjuangkan di tingkat kebijakan.
Di hadapan sejumlah anggota DPR Papua Tengah yang berada di lokasi, massa menyampaikan protes secara langsung dengan nada keras. Mereka menilai kehadiran legislatif selama ini baru terlihat ketika situasi sudah memanas dan tekanan publik meningkat.
“Ada korban begini baru kamu berdiri. DPR, kamu tidak tahu malu,” seru salah satu orator, menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap respons yang dianggap lamban dan reaktif.
Situasi sempat memanas, namun berhasil dikendalikan setelah koordinator aksi mengimbau massa untuk menahan diri dan melanjutkan penyampaian aspirasi secara lebih terarah. Aparat keamanan juga tampak bersiaga untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Peristiwa ini menjadi indikator meningkatnya tekanan publik terhadap DPR Papua Tengah. Kepercayaan masyarakat dinilai terus menurun seiring dengan persepsi bahwa lembaga legislatif belum menjalankan fungsi pengawasan dan representasi secara maksimal.
Aksi tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat kini semakin menguat, dan tidak lagi dapat diabaikan oleh para pemangku kebijakan. [*].
