NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengajak para pimpinan lembaga gereja untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial dan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat di wilayahnya.
Ajakan tersebut disampaikan Meki saat berdialog bersama para pimpinan lembaga gereja di Ballroom Kantor Gubernur, Senin (14/9/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana santai, Namun, pembahasan yang muncul menyentuh sejumlah isu strategis, mulai dari persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, konflik dan pengungsian, hingga pertahanan dan keamanan.
“Gubernur sengaja undang dalam suasana santai berdialog sambil minum kopi karena menurut pa Gubernur, membangun daerah itu bukan cuma soal APBD dan proyek. Tapi soal hati, soal iman, dan soal kebersamaan. Gereja punya peran besar di situ,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Dalam dialog itu, para pimpinan lembaga gereja secara bergantian menyampaikan kondisi yang dinilai masih menjadi hambatan dalam pembangunan Papua Tengah.
“Ada masalah sosial, ada masalah pendidikan, konflik dan pengungsian, ada masalah kesehatan, ada masalah tapal batas adat. Semua itu telah menjadi faktor penghambat pertumbuhan pembangunan di semua sektor. Para pimpinan gereja berharap perlu adanya solusi yang terbaik untuk tangani semua persoalan,” lanjutnya.
Berbagai masukan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua Tengah tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga keterlibatan lembaga keagamaan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat hingga tingkat kampung.
Menanggapi aspirasi tersebut, Meki menegaskan gereja memiliki posisi penting sebagai kekuatan moral yang dapat mengawal jalannya pemerintahan sekaligus memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan publik.
“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan Pemerintah berkuasa di atas gereja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut, dalam konteks dialog, menempatkan gereja sebagai kekuatan moral yang memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan pemerintah ketika kebijakan dan pelaksanaan pembangunan menyentuh kepentingan masyarakat, keadilan, hak asasi manusia (HAM), serta martabat manusia.
Karena itu, Meki menekankan pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari lembaga gereja. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada program dan anggaran, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Meki juga menegaskan dialog bersama para pimpinan gereja bukan sekadar pertemuan seremonial. Berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pemerintah dalam membaca kondisi sosial dan menentukan arah kebijakan ke depan.
“Pa Gub sangat optimis dan percaya, kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi,” ujarnya.
Selain membangun komunikasi, Meki meminta lembaga gereja ikut membantu pemerintah memperkuat basis data masyarakat. Data yang dibutuhkan antara lain jumlah jemaat Orang Asli Papua (OAP) serta data riil tenaga pelayan gereja, seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta, dan pelayan lainnya.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan di setiap wilayah. Data tersebut juga menjadi salah satu dasar penting dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semua bisa jalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik,” tegasnya. [*].
