DOGIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah melalui Puskesmas Timepa, Kabupaten Dogiyai, memperkuat implementasi layanan kesehatan primer berbasis integrasi dengan menggandeng BPJS Kesehatan dalam kegiatan sosialisasi dan pelayanan kesehatan terpadu di tingkat kampung, yang dilaksanakan pada 21–24 April 2026.
Kepala Puskesmas Timepa, Yanuarius Wakei, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas masih ditemukannya masyarakat yang telah memiliki Kartu Keluarga, namun belum terdaftar atau belum terkoneksi dalam sistem BPJS Kesehatan.
“Kami melihat langsung di lapangan, banyak masyarakat memiliki dokumen kependudukan, tetapi belum terdaftar di BPJS. Ini menjadi kendala fatal dan ironis saat mereka butuh rujukan. Ketidakadilan nyata ini membuktikan bobroknya sistem yang membuat hak warga terampas akibat birokrasi lamban, hingga masyarakat merasa terabaikan di tanah sendiri,” ujar Yanuarius Wakei kepada tomei.id, Minggu, (26/4/2026).
Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Puskesmas menghadirkan langsung Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Dogiyai ke wilayah Timepa guna melakukan verifikasi, pendataan, serta aktivasi kepesertaan secara langsung di lokasi pelayanan.
“Kami lakukan pendekatan jemput bola. Data masyarakat langsung diverifikasi dan diupayakan terkoneksi saat itu juga, sehingga akses pelayanan kesehatan bisa segera terjamin secara cepat, tepat, merata, inklusif, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Sosialisasi dilaksanakan di sejumlah kampung, di antaranya Desa Megaikebo, Adauwa, dan Timepa, dengan fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepesertaan BPJS sebagai bagian dari sistem jaminan kesehatan nasional.
Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bayi dan balita oleh tenaga medis sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan pada kelompok rentan.
Memasuki hari ketiga, layanan diperluas mencakup pemeriksaan kesehatan anak sekolah, balita, serta skrining penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS.
“Pelayanan ini kami lakukan secara menyeluruh, mulai dari bayi, anak-anak, hingga masyarakat umum, termasuk deteksi penyakit menular yang perlu penanganan cepat,” kata Wakei.
Pada hari keempat, pemeriksaan kesehatan diperluas meliputi ibu hamil, malaria, HIV/AIDS, kolesterol, asam urat, serta layanan kesehatan umum lainnya sebagai bagian dari pendekatan pelayanan berbasis siklus hidup.
Setelah seluruh rangkaian kegiatan, Puskesmas Timepa juga melaksanakan lokakarya mini bulanan guna memperkuat manajemen pelayanan kesehatan. Kegiatan ini mengacu pada kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Yanuarius Wakei menjelaskan bahwa implementasi ILP menekankan empat pilar utama pelayanan kesehatan yang strategis, terintegrasi, komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, berbasis kebutuhan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan
“Kami fokus pada penguatan manajemen Puskesmas, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan usia dewasa dan lansia, serta penanggulangan penyakit menular. Ini menjadi pedoman utama kami dalam bekerja,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan Kabupaten Dogiyai atas dukungan dan kolaborasi aktif, sinergis, berkelanjutan, responsif, strategis, inklusif, efektif, dan berdampak luas dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat
“Saya sebagai Kepala Puskesmas menyampaikan terima kasih kepada BPJS yang telah hadir langsung bersama kami untuk memberikan edukasi sekaligus memastikan masyarakat terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi peran aktif pemerintah kampung, Bamuskam, tenaga pendidik, serta seluruh masyarakat yang terlibat secara kolaboratif, partisipatif, solid, terkoordinasi, berkelanjutan, responsif, inklusif, dan penuh komitmen dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
“Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan pelayanan ini. Tanpa dukungan masyarakat dan aparat kampung, kegiatan ini tidak akan berjalan optimal,” tambahnya.
Menurut Wakei, penguatan integrasi layanan primer menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan kesehatan di wilayah pedalaman Papua yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.
“Pendekatan langsung ke masyarakat seperti ini harus terus dilakukan agar tidak ada warga yang tertinggal dari pelayanan kesehatan,” tegasnya lagi.
Wakei berharap ke depan sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat, ditingkatkan, dipertajam, dan dioptimalkan secara konsisten, terarah, kolaboratif, inklusif, adaptif guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara merata dan berkelanjutan.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung pelayanan kesehatan, agar masyarakat bisa hidup sehat dan mendapatkan pelayanan yang layak di semua bidang,” pungkasnya. [*].
