NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat kapasitas perempuan gereja dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Aula Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nabire, Jalan Merdeka, Kelurahan Karang Mulia, Rabu (1/7/2026).
Workshop dibuka Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, Viktor Fun. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Viktor Fun, Gubernur mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena dinilai strategis dalam memperkuat pemberdayaan perempuan, meningkatkan ekonomi keluarga, dan memperluas kapasitas pelaku UMKM.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kata Gubernur, berkomitmen mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat melalui penguatan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
“Salah satu bagian penting dari pembangunan tersebut adalah penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Ia mengatakan perempuan memiliki posisi strategis dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan gereja. Banyak di antaranya telah menjalankan usaha di bidang kuliner, kerajinan, perdagangan, pertanian, hingga usaha rumah tangga, namun masih menghadapi kendala dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses permodalan, pemasaran, pengemasan produk, serta pemanfaatan teknologi digital.
“Banyak perempuan yang telah menjalankan usaha kecil, baik dalam bentuk usaha kuliner, kerajinan, perdagangan, pertanian, maupun usaha rumah tangga lainnya. Namun, masih terdapat tantangan yang harus diperhatikan, antara lain kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses permodalan, pemasaran, pengemasan produk, dan pemanfaatan teknologi digital,” jelasnya.
Melalui workshop tersebut, peserta diharapkan memiliki kemampuan mengelola UMKM secara lebih profesional, mulai dari menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, hingga menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan usaha.
“Peserta juga diharapkan mampu menyusun rencana usaha sederhana, mengelola keuangan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, serta mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi usaha masing-masing,” katanya.
Gubernur menegaskan kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses, kesempatan, manfaat, serta peran yang setara dalam pembangunan.
Menurutnya, penguatan kapasitas perempuan gereja merupakan langkah strategis memperluas pemberdayaan masyarakat di Papua Tengah. Dengan peran sosial yang kuat, komunitas perempuan gereja diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada penyampaian materi. Peserta perlu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam usaha masing-masing. Panitia, narasumber, dan perangkat daerah terkait juga perlu memastikan adanya tindak lanjut, terutama dalam pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, akses pemasaran, serta hubungan dengan lembaga pembiayaan,” harapnya.
Ia juga mengajak peserta mengikuti seluruh rangkaian workshop secara serius serta memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi dan menyusun langkah nyata yang dapat diterapkan setelah pelatihan.
“Pengetahuan yang diperoleh akan lebih bermanfaat apabila digunakan secara nyata dalam kegiatan usaha,” ujarnya.
Gubernur turut meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dalam pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM agar program pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha yang membutuhkan akses, pendampingan, dan dukungan berkelanjutan.
“Saya berharap Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja dalam Pengelolaan UMKM ini dapat meningkatkan kemampuan peserta, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi keluarga, serta mendukung pembangunan daerah yang responsif gender,” tutupnya. [*].
