NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong penguatan nilai nasionalisme dan persatuan melalui penyelenggaraan Seminar Wawasan Kebangsaan sebagai respons atas dinamika sosial yang berkembang di Papua.
Kegiatan tersebut digelar di Aula RRI Nabire, Rabu (29/4/2026), oleh Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Provinsi Papua Tengah, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Mengusung tema “Bergabung Kembali Papua dalam Bingkai NKRI, Bersatu dalam Keberagaman, Kuat dalam Kebangsaan”, seminar ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen kebangsaan di tengah tantangan sosial dan geopolitik yang terus berkembang.
Sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dibacakan oleh Asisten I Setda, Alanthino Wiay. Dalam sambutan tersebut, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan forum yang dinilai strategis dalam membangun kesadaran kebangsaan.
Dalam pesannya, Gubernur menegaskan bahwa momentum seminar ini memiliki nilai historis yang kuat karena bertepatan dengan refleksi peristiwa 1 Mei 1963, yang menandai awal tanggung jawab administratif Indonesia di Papua.
“Tema yang diangkat hari ini merupakan refleksi sejarah sekaligus komitmen kebangsaan. Persatuan yang kita nikmati saat ini lahir dari proses panjang, baik melalui diplomasi, tekanan politik, maupun operasi militer,” demikian disampaikan dalam sambutan tertulis Gubernur.
Ia menegaskan bahwa pemaknaan sejarah tidak boleh berhenti pada narasi masa lalu, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret pembangunan yang berkeadilan, khususnya dalam pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Lebih lanjut, pemerintah menekankan tiga poin strategis yang harus diperkuat melalui kegiatan tersebut, yakni menjaga ingatan kolektif bangsa agar tidak melupakan sejarah, memberikan edukasi kepada generasi muda secara utuh, serta memperkuat semangat nasionalisme dalam bingkai keberagaman.
“Saya mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pemikir yang kritis, mampu membaca realitas, dan berkontribusi bagi masa depan daerah,” lanjut pesan Gubernur.
Pemerintah menilai forum ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi ruang dialog yang mendorong pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, politik, dan geopolitik yang membentuk Papua saat ini.
Sebagai penutup, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya menjadikan sejarah sebagai fondasi dalam merancang masa depan daerah yang damai, maju, dan sejahtera.
“Pembangunan Papua Tengah tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi juga dari kekuatan persatuan, keadilan kesejahteraan, dan martabat kebangsaan yang harus dijaga bersama,” tutupnya. [*].
