TIMIKA, TOMEI.ID | Pemerintah Pusat bersama enam gubernur dan pimpinan daerah se-Tanah Papua memperkuat komitmen pengawasan dan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Senin (11/5/2026).
Forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan membangun komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi Otsus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Pertemuan strategis itu dihadiri jajaran pemerintah pusat, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BP3OKP, Komite Eksekutif, enam gubernur di Tanah Papua, serta 42 kepala daerah kabupaten/kota se-Papua.
Forum menjadi semakin penting seiring meningkatnya pagu alokasi Dana Otsus Papua tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp12,69 triliun, dengan tambahan pagu sebesar Rp2,69 triliun yang saat ini masih menunggu penetapan pemerintah pusat.
Pemerintah menyebut kenaikan anggaran tersebut sebagai bentuk keberpihakan negara dalam mempercepat pembangunan Papua, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Kegiatan dibuka oleh Hoiruddin Hasibuan yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri. Rakor juga menghadirkan Komarudin Watubun sebagai narasumber utama.
Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Hoiruddin Hasibuan, forum tersebut disebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan membahas isu strategis implementasi Otsus Papua.
“Dalam forum ini kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang juga merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ketua Panitia yang juga Penjabat Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi Otsus Papua agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa seluruh daerah di Tanah Papua harus tetap bersatu dalam membangun masa depan Papua yang lebih baik.
“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua. Kita harus satukan hati, satukan langkah, satukan pikiran, dan satukan tujuan supaya hari esok Papua harus lebih baik dari hari ini,” tegas Meki.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga menyoroti penguatan tata kelola dan transparansi Dana Otsus melalui integrasi sistem perencanaan dan penganggaran antara SIPPP, SIPD, dan SIKD Otsus.
Pemerintah menyebut integrasi sistem tersebut menjadi salah satu terobosan penting karena mampu mempercepat penyaluran Dana Otsus hingga dua bulan lebih awal sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas.
Team Leader SKALA, Petra Karetji, mengatakan percepatan pembangunan Papua membutuhkan tata kelola yang mampu menjawab tantangan riil masyarakat di lapangan.
Menurut Petra, transparansi pengelolaan Dana Otsus menjadi sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik, termasuk melalui interoperabilitas sistem informasi SIPPP, SIKD Otsus, dan SIPD agar proses perencanaan hingga pengawasan berjalan lebih terbuka dan akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP) yang akurat agar kebijakan pembangunan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
“Percepatan pembangunan Papua tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRP, MRP, BP3OKP, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Forum tersebut turut menghasilkan penandatanganan komitmen bersama para gubernur se-Tanah Papua yang disaksikan perwakilan pemerintah pusat, Komite Eksekutif P2OKP, dan BP3OKP sebagai bentuk penguatan pengawasan implementasi Otsus agar lebih transparan, akuntabel, dan prudent.
Selain itu, forum juga memberikan ruang khusus bagi DPRP dan MRP untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Otsus di masing-masing daerah.
Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Hari pertama difokuskan pada konsolidasi kebijakan strategis tingkat pimpinan, sementara hari kedua akan dilanjutkan dengan workshop teknis bagi perangkat daerah guna memperdalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan Papua.[*].
