NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire menggelar pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) gratis bagi masyarakat.
Pelayanan berlangsung di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, kompleks Bandara Lama Nabire, Sabtu (8/8/2026), sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat sekaligus mendorong pemutakhiran data agar tetap akurat, lengkap, dan sesuai kondisi terbaru.
Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring Data Kependudukan pada Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah, Herman Anou, mengatakan masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan adminduk tanpa dipungut biaya.
“Dalam aksi pelayanan adminduk ini, masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara gratis, antara lain pengurusan dan pemutakhiran Kartu Keluarga (KK), KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, serta berbagai layanan perubahan dan pemutakhiran data kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Herman Anou.
Menurut Herman, pelayanan tersebut tidak hanya berfokus pada penerbitan dokumen, tetapi juga memastikan setiap perubahan data kependudukan tercatat secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan utama pelayanan administrasi kependudukan gratis adalah memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, dan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan dokumen kependudukan tanpa hambatan biaya,” katanya.
Ia menegaskan, dokumen kependudukan yang sah memiliki posisi penting karena menjadi dasar identitas warga sekaligus menunjang akses terhadap berbagai pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik.
Karena itu, kolaborasi Dukcapil Papua Tengah dan Dukcapil Nabire diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat, terutama bagi warga yang masih mengalami kendala dalam mengurus atau memperbarui dokumen kependudukan.
Herman mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan agar dokumen dan data kependudukan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kami berterima kasih karena banyak masyarakat Provinsi Papua Tengah banyak yang hadir dan memanfaatkan layanan ini demi memastikan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan yang akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Dukcapil Papua Tengah terus mendorong inovasi pelayanan administrasi kependudukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya pelayanan Adminduk gratis ini, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah serta aktif melakukan pemutakhiran data apabila terjadi perubahan. Dokumen Lengkap, Data Akurat, Pelayanan Dekat Dengan Masyarakat Menuju Papua Tengah Terang,” kata Herman.
Pelayanan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan secara mudah dan tanpa biaya, sekaligus memperkuat kualitas data kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik di Papua Tengah. [*].
