Berita

Senator Asal Papua Tengah Dorong Sinergi RKP Pusat dan Daerah: Pembangunan Harus Selaras dan Inklusif

JAKARTA, TOMEI.ID | Senator DPD RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, menegaskan pentingnya penyelarasan antara Rencana Kerja Pemerintah  (RKP) Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam forum Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/5).

Menurut Eka, proses penyusunan RKP Tahun 2026 harus mempertimbangkan RKPD yang saat ini sedang dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di daerah-daerah. Ia mengingatkan bahwa ketidaksesuaian antara RKP dan RKPD sering kali mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Sering kali terjadi perbedaan arah dan prioritas antara pusat dan daerah. Ini menimbulkan kemacetan, baik terhadap program pembangunan yang dirancang oleh pusat maupun yang digagas oleh daerah,” ujarnya.

baca juga : Senator Eka Kristina Yeimo Desak Pemerintah Transparan dalam DBH Freeport: Papua Harus Diperlakukan Adil

Eka secara khusus menyoroti kondisi Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Papua Tengah yang masih sangat membutuhkan pembangunan, baik dari segi infrastruktur maupun pengembangan kualitas sumber daya manusia.

“DOB sangat membutuhkan dukungan yang konsisten dan terarah. Jika rencana pembangunan tidak diselaraskan sejak perencanaan awal, maka dampaknya akan besar terhadap percepatan kemajuan daerah,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kemajuan nasional harus berangkat dari kemajuan di setiap daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

“Indonesia dikatakan maju jika seluruh daerahnya maju. Maka sinergi antara pusat dan daerah bukan pilihan, melainkan keharusan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional,” pungkasnya. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Pemuda Adat Moi Bubarkan Pertemuan Pemda Sorong dan PT Papua Agri Mandiri

SORONG, TOMEI.ID | Pemuda Adat Moi membubarkan pertemuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong bersama PT Papua…

10 jam ago

Hari Masyarakat Adat Sedunia, KOMASDELING PAPSEL Desak Penghentian Perampasan Tanah dan Pendekatan Militer di Papua

MERAUKE, TOMEI.ID | Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) menyampaikan sejumlah…

11 jam ago

HMPJ Jayapura Desak Perlindungan Hak Adat, Tolak Eksploitasi SDA dan Penggusuran Tanah Adat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di Jayapura mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap…

20 jam ago

Kopi Jadi Andalan Ekonomi, Pemprov Papua Tengah Pacu Pengembangan dari Hulu hingga Hilir

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat sektor perkebunan, khususnya komoditas kopi, sebagai salah…

21 jam ago

Tanah Adat Simapitowa Dipersoalkan, 11 Tuntutan Dibawa ke DPR Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pemerintahan di Nabire, ratusan masyarakat dari Siriwo, Mapia,…

1 hari ago

BREAKING NEWS: SIMAPITOWA Gelar Aksi di DPR Papua Tengah, Tolak Eksploitasi Gunung Weiland

NABIRE, TOMEI.ID | Masyarakat Peduli Alam dan Manusia yang tergabung dalam Siwiwo, Mapia, Pigaiye, Piyaiye,…

2 hari ago