JAKARTA, TOMEI.ID | Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo melontarkan kritik keras kepada pemerintah pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/5).
Dalam forum tersebut, Eka menyoroti ketimpangan distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) dan kurangnya transparansi terhadap kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Papua.
Isu utama yang disampaikan Eka adalah ketidakjelasan nominal kontribusi PT Freeport Indonesia kepada negara. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa 80 persen dari DBH dialokasikan ke daerah dan 20 persen ke pusat, angka nominal yang seharusnya dapat diverifikasi publik tidak pernah disampaikan secara terbuka.
“Kami hanya disuguhi angka persentase, tapi nominal riilnya tidak pernah dibuka. Katanya Rp5 sampai Rp6 triliun, tapi tidak ada laporan resmi yang bisa diakses publik. Papua punya hak untuk tahu!” tegas Eka.
Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketertutupan informasi yang mencerminkan lemahnya akuntabilitas fiskal negara. Lebih dari itu, Eka menyebut bahwa stigma terhadap Papua sebagai wilayah 3T Tertinggal, Terbelakang, dan Termiskin masih terus dilanggengkan meskipun Papua merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia.
“Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, tapi Papua tetap disebut daerah 3T. Ini bukan sekadar narasi, tapi bentuk ketidakadilan struktural. Kami ini penyangga ekonomi nasional, tapi hidup dalam ketimpangan,” ujarnya.
Keterlambatan pencairan DBH juga menjadi sorotan, yang menurut Eka berdampak langsung pada stagnasi pembangunan di Papua dan memperparah ketimpangan antarwilayah. Ia menegaskan bahwa DPD memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi dan membela hak-hak daerah.
“Jika Pemda salah kelola, saya akan tegur. Tapi kalau pusat yang lalai atau bahkan menahan hak kami, saya akan bicara lantang,” katanya.
Lebih lanjut, Eka menyinggung potensi alokasi PNBP dari Papua yang justru digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang dianggap lebih cepat menyerap anggaran, sementara Papua terus berada di pinggir distribusi fiskal nasional.
“Jika Papua dianggap beban, padahal kami adalah kontributor utama PNBP nasional, maka kita patut bertanya: untuk siapa sesungguhnya Indonesia ini dibangun?” sindirnya.
Eka menegaskan bahwa rakyat Papua tidak menuntut keistimewaan, melainkan keadilan. Ia mendesak pemerintah pusat untuk membuka data nominal kontribusi PNBP Freeport dan DBH Papua, melibatkan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan fiskal, dan memastikan pencairan dana secara adil dan tepat waktu.
“Keadilan fiskal bukan sekadar angka. Ini soal pengakuan terhadap hak konstitusional, kedaulatan sumber daya, dan pembangunan yang inklusif. Pembangunan Papua bukan hanya soal Papua ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. [*]
