JAKARTA, TOMEI.ID | Senator DPD RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, menegaskan pentingnya penyelarasan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam forum Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/5).
Menurut Eka, proses penyusunan RKP Tahun 2026 harus mempertimbangkan RKPD yang saat ini sedang dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di daerah-daerah. Ia mengingatkan bahwa ketidaksesuaian antara RKP dan RKPD sering kali mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Sering kali terjadi perbedaan arah dan prioritas antara pusat dan daerah. Ini menimbulkan kemacetan, baik terhadap program pembangunan yang dirancang oleh pusat maupun yang digagas oleh daerah,” ujarnya.
baca juga : Senator Eka Kristina Yeimo Desak Pemerintah Transparan dalam DBH Freeport: Papua Harus Diperlakukan Adil
Eka secara khusus menyoroti kondisi Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Papua Tengah yang masih sangat membutuhkan pembangunan, baik dari segi infrastruktur maupun pengembangan kualitas sumber daya manusia.
“DOB sangat membutuhkan dukungan yang konsisten dan terarah. Jika rencana pembangunan tidak diselaraskan sejak perencanaan awal, maka dampaknya akan besar terhadap percepatan kemajuan daerah,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa kemajuan nasional harus berangkat dari kemajuan di setiap daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.
“Indonesia dikatakan maju jika seluruh daerahnya maju. Maka sinergi antara pusat dan daerah bukan pilihan, melainkan keharusan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional,” pungkasnya. [*]
