KENDARI, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai Se-Indonesia (SMI-KP) Kota Studi Kendari menyatakan keprihatinan terhadap perkembangan situasi keamanan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Dalam pernyataan sikapnya, organisasi mahasiswa tersebut menyoroti aktivitas aparat keamanan dan menyampaikan 16 tuntutan kepada pemerintah serta sejumlah institusi terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai Se-Indonesia Kota Studi Kendari saat menyikapi situasi yang terjadi di Kabupaten Paniai, bertempat di salah satu kontrakan mahasiswa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (7/11/2026).
Penanggung Jawab Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai Se-Indonesia Kota Studi Kendari, Frans Tenouye, mengatakan pernyataan sikap tersebut lahir dari perhatian mahasiswa terhadap kondisi keamanan yang mereka nilai semakin mengkhawatirkan di sejumlah wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Paniai.
Menurutnya, keselamatan masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan dan penanganan persoalan keamanan.
“Kami memandang persoalan keamanan tidak boleh hanya dijawab dengan pendekatan kekuatan bersenjata. Keselamatan masyarakat sipil, hak asasi manusia, perlindungan masyarakat adat, serta keberlangsungan pendidikan dan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama,” ujar Frans dalam keterangan tertulis yang diterima tomei.id di Nabire.
Ia mengatakan, pihaknya mempertanyakan transparansi mengenai dasar hukum, tujuan, serta mekanisme penempatan aparat di sejumlah wilayah Kabupaten Paniai.
Menurut Frans, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terbuka mengenai kebijakan keamanan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Kami mempertanyakan transparansi dasar hukum, tujuan, dan mekanisme pengiriman serta penempatan aparat di wilayah Paniai. Setiap kebijakan keamanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya.
SMI-KP Sampaikan 16 Poin Tuntutan
Melalui pernyataan sikap tersebut, Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai Se-Indonesia menyampaikan 16 poin tuntutan kepada pemerintah dan sejumlah institusi negara.
Pertama, SMI-KP mengutuk dugaan penyisiran, penggeledahan, dan penganiayaan yang menurut mereka dilakukan oleh aparat di Kabupaten Paniai serta meminta adanya pertanggungjawaban atas dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil.
Kedua, organisasi tersebut mendesak Pemerintah Kabupaten Paniai memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada masyarakat sipil di sejumlah distrik yang mereka sebut terdampak, termasuk Aradide, Aweida, Ekadide, dan Kebo.
Ketiga, SMI-KP menyatakan penolakan terhadap rencana penambahan dan pembangunan batalyon, pos militer, serta Polsek di sejumlah wilayah Kabupaten Paniai.
Keempat, mereka mendesak Gubernur Papua Tengah, para bupati di Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dan DPR Papua Tengah mengambil langkah terkait situasi keamanan dan kemanusiaan yang menjadi perhatian masyarakat.
Kelima, organisasi mahasiswa tersebut menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran daerah baru di Kabupaten Paniai, termasuk wacana Paniai Barat, Paniai Timur, dan Delima Jaya.
Keenam, SMI-KP menyatakan penolakan terhadap berbagai bentuk kegiatan perusahaan yang menurut mereka berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Paniai.
Ketujuh, mereka meminta para kepala daerah, MRP Papua Tengah dan DPR Papua Tengah menyampaikan aspirasi kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan mengenai evaluasi serta penempatan pasukan di Papua Tengah.
Kedelapan, SMI-KP meminta pemerintah daerah dan lembaga representatif Papua mempertimbangkan langkah hukum terhadap sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus, pertahanan, keamanan, perizinan usaha, dan pemekaran.
Kesembilan, mereka meminta pemerintah daerah memprioritaskan penanganan kebutuhan masyarakat sipil yang terdampak situasi keamanan.
Kesepuluh, organisasi tersebut meminta aparat kepolisian menghentikan tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil dan melakukan penegakan hukum sesuai prosedur.
Kesebelas, SMI-KP meminta Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI melakukan evaluasi terhadap kebijakan serta mekanisme pengiriman dan penempatan personel militer di Tanah Papua.
Keduabelas, mereka meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan pembangunan dan keamanan yang menggunakan pendekatan militer di wilayah Papua.
Ketigabelas, organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah mengevaluasi surat keputusan dan kebijakan pembentukan satuan tugas yang beroperasi di Tanah Papua.
Keempatbelas, SMI-KP meminta pemerintah mengambil langkah serius dalam menangani situasi keamanan di enam provinsi Papua berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
Kelimabelas, mereka mendesak pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia di Papua secara adil, transparan, dan bermartabat.
Keenambelas, SMI-KP menyampaikan tuntutan politik terkait hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Minta Dialog dan Pendekatan Kemanusiaan
Frans menegaskan, SMI-KP menyatakan tidak memperjuangkan kekerasan. Menurutnya, organisasi tersebut menyampaikan aspirasi atas dasar perhatian terhadap keadilan, kemanusiaan, martabat, serta masa depan masyarakat Papua.
“Kami tidak memperjuangkan kekerasan. Kami memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, martabat, dan masa depan masyarakat adat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan keamanan harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat sipil, keberlangsungan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kehidupan masyarakat adat.
“Negara harus hadir untuk melindungi rakyat dan memastikan masyarakat dapat hidup dengan aman serta memperoleh perlindungan sesuai hukum,” imbuh Frans.
Sejumlah dugaan tindakan aparat, informasi mengenai situasi keamanan, serta tudingan yang disampaikan dalam pernyataan sikap SMI-KP tersebut merupakan klaim dan pandangan organisasi mahasiswa yang memerlukan tanggapan serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Redaksi Tomei masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pihak TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya mengenai berbagai pernyataan dan tuntutan yang disampaikan SMI-KP Kota Studi Kendari.
Pemberitaan mengenai persoalan keamanan di Kabupaten Paniai perlu disajikan secara berimbang dengan memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan dan klarifikasi berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. [*]
