Berita

SMI-KP Tuding Ada Upaya Bungkam Aksi Mahasiswa, Paulo Mote Soroti Pernyataan Ketua KNPI Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia (SMI-KP) menggelar aksi nasional secara serentak di berbagai kota studi di Indonesia pada Senin (18/5/2026) di Karang Pasar, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Aksi tersebut dilakukan melalui mimbar bebas dan jumpa pers sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terkait sejumlah isu sosial dan politik di Papua Tengah.

Namun aksi itu diwarnai ketegangan setelah terjadi gesekan antara massa pendukung pemekaran Kabupaten Moni dan kelompok mahasiswa SMI-KP di lapangan.

Dalam keterangannya, Penanggung Jawab Umum SMI-KP, Paulo Mote, menyoroti tindakan Ketua KNPI Provinsi Papua Tengah, Yustinus Tebai, yang dinilai telah melontarkan narasi yang dianggap membungkam kebebasan demonstrasi mahasiswa.

Menurut Paulo, alasan yang dikaitkan dengan tragedi Dogiyai dan tragedi Puncak untuk menghentikan aksi mahasiswa justru memicu polemik dan kecurigaan di tengah massa aksi.

“Kami menilai setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di Papua Tengah,” tegas Paulo Mote kepada tomei.id dalam jumpa pers di Nabire siang tadi.

Ia menegaskan, tindakan yang dianggap mencoba membubarkan atau menghalangi jalannya aksi dinilai bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Paulo juga menyebut aksi solidaritas terkait tragedi Dogiyai dan Puncak sebelumnya mendapat dukungan luas dari mahasiswa delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagai bentuk simpati dan empati terhadap korban konflik.

“Mahasiswa hadir menyuarakan aspirasi rakyat, bukan menciptakan kekacauan. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang mencoba membatasi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Gabriel Gobai selaku bagian dari penanggung jawab umum SMI-KP menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tetap berkomitmen menjaga aksi berjalan damai, tertib, dan sesuai koridor demokrasi.

Menurut Gabriel, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang dianggap menyangkut kepentingan masyarakat luas, termasuk isu kemanusiaan dan dinamika pemekaran daerah di Papua Tengah.

“Kami berharap seluruh pihak menghormati ruang demokrasi mahasiswa dan tidak membangun narasi yang dapat memperkeruh situasi di tengah masyarakat,” kata Gabriel Gobai.

Sementara itu, Kristina Mote yang juga menjadi bagian dari penanggung jawab umum SMI-KP menilai gerakan mahasiswa tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap situasi yang berkembang di Papua Tengah.

Menurut Kristina, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap bersuara ketika melihat adanya persoalan kemanusiaan, konflik sosial, maupun kebijakan yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat.

“Mahasiswa turun menyampaikan aspirasi karena rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Ruang demokrasi tidak boleh dibatasi dengan intimidasi ataupun narasi yang melemahkan gerakan mahasiswa,” tegas Kristina Mote.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memprovokasi situasi di lapangan yang dapat memicu konflik baru di tengah masyarakat. Kristina menegaskan bahwa aksi mahasiswa dilakukan secara terbuka, damai, dan tetap berada dalam koridor hukum serta prinsip demokrasi.

SMI-KP juga mempertanyakan adanya dugaan kepentingan politik di balik upaya pembubaran aksi tersebut. Pernyataan itu muncul setelah mahasiswa menilai adanya keberpihakan sejumlah pihak terhadap agenda pemekaran Kabupaten Moni di Paniai.

Meski demikian, mahasiswa menegaskan aksi yang dilakukan tetap mengedepankan prinsip damai dan konstitusional sebagai bagian dari perjuangan menyampaikan aspirasi rakyat Papua secara terbuka.

Aksi nasional SMI-KP tersebut berlangsung di sejumlah kota studi dan diikuti mahasiswa asal Paniai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

SK Mendagri Sudah Terbit, Wamendagri Desak 11 Anggota DPRP Papua Pegunungan Segera Dilantik

JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua…

11 jam ago

HUT ke-54 Pemuda Sinar Bintang Daud, Teguhkan Iman dan Regenerasi Menuju 100 Tahun

DOGIYAI, TOMEI.ID | Memasuki usia ke-54 tahun, Pemuda Kelompok Sinar Bintang Daud meneguhkan komitmen untuk…

11 jam ago

Klarifikasi, Nanci Tegaskan Tak Usir Wartawan dari RDP: Forum Disebut Bersifat Terbatas

NABIRE, TOMEI.ID | Ketua DPRK Nabire, Nanci Karolin Worabay, menegaskan dirinya bukan pihak yang meminta…

11 jam ago

Solidaritas Merauke Desak PSN Papua Selatan Dihentikan Usai Pemerintah Janji Setop Deforestasi

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Merauke mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan…

16 jam ago

Diundang Meliput, Wartawan Malah Diusir dari RDP oleh DPRK Nabire, Ada Apa?

NABIRE, TOMEI.ID | Seorang wartawan Mitrapol.com, Stefatunus Tawas, diminta meninggalkan ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP)…

17 jam ago

LBH Papua Laporkan Dugaan Penganiayaan Ketua MPM Uncen oleh Anggota Polresta Jayapura ke Polda Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) melaporkan dugaan penganiayaan terhadap Ketua Majelis…

18 jam ago