NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire menggelar diskusi publik dan lapak baca gratis dalam rangka memperingati Tragedi Biak Berdarah Juli 1998 sebagai ruang refleksi sejarah, penguatan literasi, dan pembahasan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Kegiatan yang mengusung tema “Papua Darurat HAM” itu berlangsung di Pasar Karang Tumaritis, tepatnya di depan Kios Panjang, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (6/7/2026).
Koordinator Lapangan SPWP Wilayah Nabire, Rohman Kobepa, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjadi ruang refleksi sejarah, pendidikan, dan literasi bagi pelajar maupun masyarakat.
Menurutnya, diskusi publik dan lapak baca menjadi wadah untuk membangun kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial, sejarah, dan hak asasi manusia di Papua.
“Melalui diskusi ini kami ingin mengajak pelajar dan masyarakat membuka ruang belajar bersama, memahami sejarah, serta menumbuhkan budaya membaca dan berpikir kritis terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Papua,” ujar Rohman kepada tomei.id di Nabire, Senin (6/7/2026) malam.
Dalam diskusi tersebut, peserta membahas berbagai persoalan hak asasi manusia, sejarah Papua, serta dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup yang dinilai memengaruhi kehidupan masyarakat Papua. Selain menjadi forum bertukar gagasan, kegiatan itu juga diharapkan dapat memperkuat budaya literasi di kalangan generasi muda.
Panitia juga menghadirkan lapak baca gratis yang menyediakan berbagai buku bertema sejarah, hak asasi manusia, politik, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan lainnya. Sejumlah pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Kota Nabire tampak mengikuti diskusi sekaligus memanfaatkan fasilitas membaca yang disediakan panitia.
Dalam pemaparannya, peserta diskusi juga menyinggung Tragedi Biak Berdarah Juli 1998. SPWP mengutip berbagai laporan organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa setelah aksi pengibaran Bintang Kejora dan kegiatan massa di Biak pada Juli 1998, terjadi operasi aparat yang berujung pada penangkapan, tindakan kekerasan, serta hilangnya sejumlah orang.
Sejumlah laporan juga mencatat ditemukannya jenazah di wilayah Biak pada akhir Juli 1998. Peristiwa tersebut hingga kini masih menjadi bagian dari perdebatan sejarah serta tuntutan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Selain diskusi, SPWP Wilayah Nabire juga menyampaikan pernyataan sikap organisasi. Dalam pernyataan tersebut, mereka menyebut 6 Juli sebagai momentum refleksi sejarah bagi sebagian masyarakat Papua sekaligus menyampaikan sejumlah pandangan mengenai Tragedi Biak 1998 dan berbagai isu hak asasi manusia yang terjadi di Papua.
SPWP Wilayah Nabire mendesak pihak berwenang mengusut dan memproses hukum pihak-pihak yang mereka nilai bertanggung jawab atas Tragedi Biak 1998. Mereka juga menyerukan penarikan personel militer organik maupun nonorganik dari wilayah Papua serta meminta pencabutan izin perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tanah Papua.
Selain itu, organisasi tersebut mendesak Pemerintah Papua Tengah dan Pemerintah Pusat menarik personel militer dari wilayah Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Mimika, Puncak, dan Deiyai.
SPWP juga meminta aparat penegak hukum mengusut kasus penembakan terhadap Yustinus Yalak (18), pelajar SMA Negeri 1 Dekai, Yahukimo, serta melakukan investigasi atas meninggalnya Marliana Duwitau yang sedang hamil bersama sejumlah warga sipil lainnya dalam peristiwa di Intan Jaya pada akhir Juni hingga awal Juli 2026.
Menutup kegiatan tersebut, SPWP Wilayah Nabire mengajak masyarakat, khususnya kalangan pelajar, untuk terus membangun budaya membaca, berdiskusi secara terbuka, menghargai perbedaan pandangan, serta memperluas wawasan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih kritis, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan demikian, berita ini disusun berdasarkan hasil peliputan kegiatan dan pernyataan resmi dari Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire. Seluruh tuntutan dan pandangan yang dimuat merupakan pernyataan organisasi tersebut.
Tim redaksi tomei.id menyajikan informasi ini secara independen, akurat, dan berimbang. Apabila terdapat tanggapan atau klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, redaksi akan memuatnya pada pemberitaan selanjutnya sesuai Kode Etik Jurnalistik. [*].
