INTAN JAYA, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengklaim aparat militer Indonesia melakukan pendoropan pasukan dan logistik militer menggunakan enam unit helikopter ke Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dalam operasi yang disebut berlangsung sejak 12 hingga 15 Mei 2026.
Pendoropan pasukan tersebut, menurut TPNPB, dilakukan melalui Bandar Udara Misi Sokopaki milik Gereja Katolik yang berada di pusat Kota Sugapa, Jumat (15/5/2026).
Informasi itu disampaikan melalui siaran pers resmi TPNPB-OPM tertanggal Sabtu, (16/5/2026), yang ditandatangani Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.
Dalam laporan tersebut, TPNPB menyebut pihaknya menerima informasi dari PIS TPNPB wilayah Sugapa terkait aktivitas militer yang diklaim melibatkan pengiriman aparat dan logistik dari Timika serta Nabire menggunakan helikopter militer.
Setelah tiba di Bandar Udara Sokopaki, aparat dan logistik disebut dipindahkan menggunakan kendaraan taktis dan mobil Hilux menuju sejumlah pos keamanan di wilayah Intan Jaya.
“Setelah memasuki Bandar Udara Sokopaki, semua aparat dan logistik militer Indonesia di-drop dengan mobil Hilux dan rantis menuju markas militer lalu dibagi ke pos-pos yang berada di Intan Jaya,” demikian isi siaran pers TPNPB.
TPNPB juga mengklaim operasi militer kembali dilanjutkan pada Sabtu dini hari sekitar pukul 04.30 WIT dengan melibatkan empat kendaraan militer yang bergerak menuju sejumlah kampung dari wilayah Titigi hingga Bilogai.
Dalam keterangannya, TPNPB menuduh aparat memasuki halaman rumah warga sipil dan mengarahkan senjata ke arah permukiman masyarakat sehingga memicu ketakutan warga yang memilih bertahan di dalam rumah.
“Ia juga melaporkan bahwa sesampainya di Bilogai aparat militer memasuki halaman rumah warga sipil lalu mengarahkan senjata ke rumah-rumah hingga mengakibatkan warga sipil ketakutan dan bertahan di dalam rumah,” tulis TPNPB dalam laporannya.
Selain operasi darat, TPNPB menyebut aktivitas operasi udara masih terus berlangsung di sejumlah titik di Intan Jaya, termasuk di kawasan Gunung Bulla atau Blok Wabu yang selama ini menjadi sorotan terkait potensi sumber daya alam di wilayah tersebut.
Dalam narasinya, TPNPB menilai peningkatan aktivitas militer di Intan Jaya berkaitan dengan kepentingan pengamanan investasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat masyarakat Moni dan Migani.
Melalui siaran pers tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB meminta aparat keamanan menghentikan operasi militer di wilayah sipil serta tidak menggunakan bandar udara misi keagamaan untuk kepentingan operasi militer.
“Kami juga meminta kepada seluruh rakyat Papua di tujuh wilayah adat agar jangan pernah mengizinkan masuknya perusahaan-perusahaan asing maupun nasional di atas tanah milik masyarakat adat,” tulis TPNPB dalam pernyataannya.
Siaran pers resmi tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM, serta penanggung jawab nasional KOMNAS TPNPB-OPM: Jenderal Goliath Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayor Jenderal Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).
TPNPB juga mengimbau masyarakat sipil di Intan Jaya agar tetap waspada terhadap situasi keamanan yang disebut masih terus berlangsung di sejumlah distrik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun aparat keamanan terkait klaim yang disampaikan TPNPB tersebut. Tomei.id masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak terkait guna memperoleh penjelasan berimbang atas informasi tersebut. [*].
