WAMENA, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan menegaskan kerusakan gedung DPR Papua Pegunungan akibat aksi demonstrasi menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemilik aset negara. Sementara kerusakan yang menimpa harta benda milik warga disebut sedang didata untuk segera dicarikan solusi penyelesaian secara adil dan terukur.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elepore, sebagai respons atas dampak kerusakan pasca aksi demonstrasi yang terjadi di Wamena, Rabu (29/4/2026).
Menurut Yos, gedung DPR merupakan fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran negara, sehingga penanganan dan pemulihannya menjadi kewajiban pemerintah, bukan dibebankan kepada masyarakat maupun koordinator lapangan aksi.
“Kerusakan di kantor itu memang kantornya rakyat, tetapi secara aset merupakan milik pemerintah. Karena itu, kami tidak bisa meminta masyarakat atau koordinator lapangan untuk mempertanggungjawabkan,” tegas Yos kepada wartawan.
Ia menilai pemerintah daerah harus bergerak cepat mengambil langkah nyata agar pelayanan lembaga legislatif dapat kembali berjalan normal dan aktivitas pemerintahan tidak terganggu lebih lama.
“Untuk soal kantor, itu aset pemerintah dan aset rakyat. Jadi tanggung jawab pemerintah yang harus segera diselesaikan,” ujarnya kembali.
Di sisi lain, DPR Papua Pegunungan menyoroti kerusakan di luar kompleks kantor, seperti kendaraan, kios usaha, serta kafe milik masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut berbeda karena menyangkut sumber penghidupan warga yang terdampak langsung.
“Ada kendaraan dan kafe yang rusak, itu milik usaha masyarakat, bukan aset pemerintah. Ini yang perlu kami DPR bersama pihak eksekutif duduk bersama untuk mencari solusi penyelesaiannya,” jelasnya.
Yos menegaskan DPR tidak ingin kerugian masyarakat dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah akan segera dilakukan agar warga terdampak memperoleh kepastian penanganan.
Saat ini, proses pendataan seluruh kerusakan dan kerugian masih terus berlangsung sebagai dasar penetapan kebijakan lanjutan, termasuk bentuk bantuan maupun langkah pemulihan ekonomi warga.
“Korban kerusakan yang terjadi saat ini sedang didata. Setelah data lengkap, kami akan bahas bersama pihak eksekutif untuk menentukan langkah penyelesaian,” tutup Yos.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi DPR Papua Pegunungan bahwa negara wajib bertanggung jawab atas aset publik, sekaligus memastikan masyarakat korban kerusakan tidak ditinggalkan tanpa solusi nyata. [*].
