NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Dukcapil PMK) melanjutkan program sosialisasi pendaftaran penduduk.
Kegiatan sebelumnya telah digelar di Kabupaten Paniai pada 28 Oktober 2025 dan kali ini menyasar Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, pada Kamis (6/11/2025).
Plt. Kepala Dukcapil PMK Papua Tengah, Albertus Iyai, menyampaikan sosialisasi ini dilakukan bersinergi dengan Dukcapil Kabupaten Nabire. Kegiatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dokumen kependudukan dan meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi bagi masyarakat, termasuk Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak, serta aktivasi identitas kependudukan digital.
“Saya mengajak masyarakat untuk memiliki Kartu Keluarga, KTP elektronik, dan dokumen kependudukan lainnya. Setiap layanan publik membutuhkan KTP elektronik sebagai identitas diri,” tegas Albertus Iyai.
Sekretaris Dukcapil PMK Papua Tengah, Yeremias Mote, menekankan pentingnya dokumen kependudukan dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pencatatan jumlah penduduk, khususnya data Orang Asli Papua (OAP) yang sedang diproses melalui aplikasi SIAK Plus Dukcapil.
“Materi sosialisasi mencakup pendaftaran warga yang belum memiliki dokumen, perekaman KTP elektronik, penduduk baru lahir, serta penduduk pindah datang,” jelas Mote.
Pemateri kegiatan ini terdiri dari Yeremias Mote, selaku Sekretaris Dukcapil PMK dan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Petra Layan.
Seusai sosialisasi, dilanjutkan dengan pelayanan pencetakan dokumen kependudukan, termasuk KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya.
“Dokumen yang belum dapat diselesaikan di Distrik Yaro akan diproses di Dukcapil Kabupaten Nabire dan kemudian dikirim kembali kepada kepala kampung untuk dibagikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Papua Tengah dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat, mendukung pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan merata hingga distrik dan kampung pedalaman. [*].
