NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, resmi membuka Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C di Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Nabire, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 24–25 Juli 2026 itu merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa, sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Tumiran, Meki Nawipa menegaskan pelaksanaan sertifikasi tersebut menjadi wujud sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas aparatur pengadaan barang dan jasa.
Gubernur menjelaskan, diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 membawa berbagai penyesuaian dalam pengelolaan sumber daya manusia pengadaan.
BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Perkuat Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan
Menurutnya, regulasi tersebut mempertegas profesionalisasi pelaku pengadaan melalui penguatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, penerapan tipologi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta peningkatan kompetensi seluruh pelaku pengadaan. Ketentuan itu juga diperkuat melalui Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur pengembangan kompetensi, pola karier, pembinaan, hingga penugasan sumber daya manusia pengadaan.
“Dengan demikian, setiap aparatur yang menjalankan fungsi pengadaan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Gubernur.
Bagi Pemprov Papua Tengah, lanjut Gubernur, implementasi regulasi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Tengah masih membutuhkan aparatur pengadaan yang kompeten dalam jumlah memadai untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Kita membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami peraturan, tetapi juga mampu melaksanakan pengadaan secara profesional, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas,” tegasnya.
Karena itu, Gubernur menilai sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas serta sesuai standar nasional.
Pelaksanaan kegiatan terdiri atas dua agenda, yakni Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 yang diikuti 47 peserta dalam dua sesi pada 24 Juli 2026 dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C yang diikuti 13 peserta dalam satu sesi pada 25 Juli 2026.
“Saya berharap kegiatan ini dapat menambah jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada setiap perangkat daerah,” harap Gubernur.
Ia mengingatkan bahwa sertifikasi kompetensi bukan tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran, taat pada ketentuan, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran. Keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas hasil pekerjaan, manfaat yang dirasakan masyarakat, ketepatan pelaksanaan, serta integritas seluruh pihak yang terlibat,” tegasnya.
Gubernur mengajak seluruh peserta mengikuti ujian dengan penuh kesungguhan, disiplin, dan menjunjung tinggi kejujuran agar kompetensi yang diperoleh benar-benar lahir dari kemampuan sendiri.
“Persiapkan diri dengan baik, pahami setiap materi yang telah dipelajari, dan kerjakan ujian dengan kemampuan sendiri. Sertifikat kompetensi harus diperoleh melalui proses yang jujur agar dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas,” pesan Gubernur.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para asesor LKPP, panitia penyelenggara, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah atas kerja keras menyukseskan pelaksanaan sertifikasi tersebut.
“Kepada para asesor dari LKPP, panitia penyelenggara, serta tim Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras dalam mempersiapkan kegiatan ini,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh aparatur membangun tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan bebas dari penyimpangan untuk mendukung pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di Papua Tengah.
“Selamat mengikuti ujian kepada seluruh peserta. Semoga memperoleh hasil terbaik serta mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” tutup Gubernur. [*].
