NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( MusrenbangdaRKP D) Tahun 2026.
Kegiatan digelar di Ballroom Kantor Gubernur, Bandar Lama Nabire, Kamis, (8/5/2025).
Diketahui, Musrenbangda ini akan dibahas tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, RKPD termasuk pembahasan RPJPD, serta perubahan-perubahan yang relevan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya menjelaskan Musrembang merupakan tahapan strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RJPMD ) Provinsi Papua Tengah.
“Kegiatan ini jangan hanya sebagai agenda rutin tetapi harus jadi forum penting dalam menyatukan Presepsi, menyelaraskan pembangunan, sinergi antara pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta seluruh Pemangku Kepentingan,” jelasnya.
Dengan mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang bermartabat dan efektif,” meki menambahkan hal tersebut menjadi tekad untuk membangun Papua Tengah dari akar, yaitu Manusia dan sistem pemerintahan yang melayani dengn hati nurani, jujur, transparan , serta profesional.
“Pemerintah Provinsi Papua tengah juga telah menetapkan enam prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam Penyusunan RKPD tahun 2026, serta komitmen terhadap program unggulan Gubernur dan Wakil Guebrnur Papua Tengah,”jelasnya.
Adapun 6 pedoman tersebut adalah :
- Penguatan kualitas dan keterampilan SDM,
- Reformasi dan tata kelola pemerintahan
- Penguatana layana kesehatan
- pengingkatan tata kelola keuangan daerah dan efisiensi anggran
- Penguatan Demokrasi dan penegakan hukum yanag berkeadilan
- Peningkatan partisipasi perempuan, pemuda, dan masyarakat yang inklusif dalam pembangunan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Forkompimda Papua tengah, Forkopimda dari 8 kabupaten, BP3OKP Papua Tengah, BPKP Papua Tengah , BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah, MRP, Pimpinan OPD, serta BUMN dan BUMD.[*].
