NABIRE, TOMEI.ID | Membangun sebuah daerah otonom baru tidak dapat diselesaikan dalam hitungan bulan atau tahun. Ia membutuhkan fondasi yang kuat, arah pembangunan yang jelas, serta keberanian politik untuk mengambil keputusan yang menentukan masa depan generasi berikutnya.
Tantangan itulah yang kini dihadapi Provinsi Papua Tengah. Sebagai provinsi termuda di Tanah Papua, Papua Tengah tidak hanya dituntut menghadirkan pelayanan pemerintahan yang efektif, tetapi juga meletakkan dasar pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Sejak dilantik sebagai gubernur definitif, Meki Nawipa berulang kali menegaskan bahwa Papua Tengah adalah “Rumah Kita Bersama”yang harus dibangun oleh seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang sosial.
Gagasan tersebut tidak berhenti pada pidato seremonial. Gubernur Meki mulai mengarahkan fokus pembangunan pada sektor yang dinilai menjadi kunci kemajuan daerah, yakni pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Program sekolah gratis, sekolah berpola asrama, dukungan pembiayaan mahasiswa Papua Tengah di sejumlah perguruan tinggi, hingga pembentukan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) menjadi bagian dari strategi sosok Meki Nawipa untuk membangun generasi Papua Tengah yang lebih kompetitif di masa depan.
Di saat yang sama, pembangunan Meepa Boarding School diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses belajar bagi anak-anak Papua Tengah.
Namun jalan pembangunan tidak selalu berjalan lurus. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi Papua Tengah yang masih membutuhkan dukungan fiskal besar untuk membangun infrastruktur dasar dan kelembagaan pemerintahan.
Keterbatasan anggaran tersebut tidak menghentikan upaya pemerintah daerah untuk terus bergerak. Berbagai kebutuhan pembangunan terus disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan Papua Tengah.
Komitmen itu kembali terlihat saat kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti ke Nabire, Rabu (3/6/2026). Kedua pejabat negara tersebut meninjau langsung perkembangan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen membangun Papua Tengah meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.
“Tadi bapa ibu sudah melihat itu dan kita tetap punya komitmen membangun Papua Tengah lebih baik ke depan,” ujar Meki Nawipa.
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan besar yang sedang dihadapi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru. Di satu sisi, tuntutan masyarakat terhadap percepatan pembangunan terus meningkat. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Dalam sejumlah kesempatan, Meki Nawipa juga dikenal aktif menyuarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan dana Otonomi Khusus Papua. Baginya, keberadaan dana Otsus memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Papua Tengah tidak hanya diukur dari berdirinya kantor pemerintahan atau infrastruktur fisik semata. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana kebijakan yang dibuat hari ini mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang.
Karena itu, perjuangan membangun Papua Tengah bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan hari ini, melainkan tentang meletakkan pondasi yang akan menjadi pijakan bagi generasi Papua Tengah puluhan tahun ke depan. [*].
