NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai mempercepat pembenahan tata kelola pemerintahan dengan menitikberatkan perbaikan penyusunan laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan disiplin pelaporan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu ditegaskan dalam Sosialisasi Penyusunan Laporan LKPD, SAKIP, dan TPP yang digelar Biro Organisasi Setda Papua Tengah di Aula Tabernakel, Nabire, Senin (22/6/2026).
Pembenahan itu menjadi krusial setelah Papua Tengah masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemprov kini membidik lompatan menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun depan, dengan syarat utama pembenahan kinerja birokrasi, kualitas laporan, dan penyelesaian seluruh temuan pemeriksaan.
BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Matangkan Rapergub Percepatan Penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan IMS
Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus Papua Tengah, Ukkas, mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Biro Organisasi Provinsi Papua untuk memberikan pendampingan teknis kepada OPD, terutama dalam penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di daerah otonom baru.
Dalam sambutannya, Ukkas menegaskan laporan pemerintah tidak boleh dipandang semata sebagai kewajiban administratif. Menurut dia, setiap dokumen yang disusun OPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, penggunaan anggaran, capaian kinerja, hingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Perkuat Pengawasan Perdagangan, Tekan Disparitas Harga hingga Lindungi Konsumen
“Melalui kegiatan sosialisasi ini saya berharap seluruh peserta dapat memahami tata cara penyusunan laporan secara teknis,” kata Ukkas.
Ia menekankan, pemahaman teknis yang seragam menjadi syarat agar seluruh OPD memiliki standar kerja yang sama dalam menyiapkan data, menyusun dokumen, melakukan reviu, dan menyampaikan laporan tepat waktu. Tanpa itu, kualitas akuntabilitas pemerintah daerah akan sulit diperbaiki.
Ukkas secara terbuka mengaitkan kualitas laporan dan pengelolaan anggaran dengan opini hasil pemeriksaan BPK. Menurut dia, opini audit merupakan cerminan langsung dari kualitas akuntabilitas dan kinerja birokrasi di Papua Tengah.
“Jadi intinya adalah bagaimana penerapan anggaran, bagaimana opini pemeriksaan itu cerminan SAKIP kita. Kalau kita disklamer bahaya. Berarti kinerja tidak bagus. Iya kan otomatis itu. Kalau disklamer ya naik sedikitlah karena DOB ya Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemarin lalu kita dapat WDP dari BPK RI,” ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan target Pemprov pada tahun depan bukan lagi sekadar mempertahankan status, melainkan menembus opini WTP. Target tersebut, kata dia, hanya bisa dicapai apabila kinerja perangkat daerah diperbaiki secara menyeluruh.
“Ada kabupaten yang WTP-WTP itu. Kita punya target tahun depan harus WTP. Nah bagaimana kita mau WTP kalau kinerja kita rendah. Banyak hal dan bayak variabel,” terangnya.
Ukkas juga mengingatkan agar seluruh temuan hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Kegagalan menuntaskan temuan, menurut dia, hanya akan memperburuk catatan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
“Semua-semua itu harus segera diselesaikan. Kemarin diserahkan tunggu 60 hari to. Kalau ada temuan kasih kembali to dituntaskan,” desaknya.
Selain kualitas dokumen, ia menyoroti lemahnya koordinasi antarpimpinan OPD sebagai salah satu hambatan utama dalam penyusunan laporan. Padahal, banyak data dan indikator kinerja saling berkaitan lintas bidang sehingga tidak dapat diselesaikan secara parsial.
“Tidak bekerja sendiri-sendiri sehingga tidak menunggu batas akhir laporan. Jadi kadang-kadang koordinasi itu sangat muda kita ucapkan tetap melaksanakan itu susah. Ada karena ego sektoral, ada imeks, dan tergantung manusia-manusianya,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemprov Papua Tengah mendorong seluruh OPD memperkuat disiplin administrasi, memperbaiki kualitas laporan kinerja dan keuangan, serta membangun koordinasi lintas sektor yang lebih efektif. Upaya itu dinilai menjadi fondasi penting bagi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru untuk membangun birokrasi yang akuntabel, kredibel, dan mampu memenuhi target opini WTP pada tahun mendatang. [*].
