MANOKWARI, TOMEI.ID | Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Kota Studi Manokwari menyoroti keterlambatan pencairan bantuan sosial (bansos) pendidikan bagi mahasiswa asal Kabupaten Teluk Bintuni yang hingga kini belum diterima seluruh penerima manfaat.
Persoalan tersebut disampaikan Sekretaris Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Kota Studi Manokwari, Matias Wirsin, saat memberikan keterangan di Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni, Manokwari, Senin (11/5/2026) sore.
Menurut Matias, keterlambatan pencairan bantuan pendidikan bukan persoalan baru. Ia menyebut pada pencairan bansos pendidikan tahun 2025 tahap II masih terdapat puluhan mahasiswa yang belum menerima bantuan. Kondisi serupa kembali terjadi pada pencairan tahap I tahun 2026.
“Dari total berkas mahasiswa sebanyak 474 orang, masih ada sekitar 70 mahasiswa di Kota Studi Manokwari yang belum menerima pencairan bansos,” katanya.
Ia menjelaskan, sebelumnya pada tahun 2025 tahap II tercatat sekitar 89 mahasiswa belum menerima bantuan pendidikan. Hingga memasuki tahun 2026, sebagian mahasiswa kembali mengeluhkan keterlambatan pencairan dana yang dinilai mulai mengganggu kebutuhan perkuliahan.
Di tengah belum jelasnya proses pencairan tersebut, sebagian mahasiswa yang dikoordinir pengurus Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Kota Studi Manokwari bahkan melakukan aksi protes di Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni pada hari yang sama.
“Ketua dan bendahara bersama anggota Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Kota Studi Manokwari di hari ini juga ada demo di Dinas Pendidikan Teluk Bintuni,” ujar Matias.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima mahasiswa, Surat Perintah Membayar (SPM) disebut telah diterbitkan sejak beberapa waktu lalu. Namun hingga kini dana bantuan pendidikan belum sepenuhnya diterima mahasiswa penerima manfaat.
Matias mengatakan persoalan tersebut tidak hanya dialami mahasiswa di Kota Studi Manokwari, tetapi juga mahasiswa asal Teluk Bintuni yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kota studi lainnya, termasuk Sorong.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui dinas terkait segera memberikan penjelasan resmi mengenai proses pencairan sekaligus mempercepat penyaluran bantuan agar tidak berdampak terhadap aktivitas akademik mahasiswa.
“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah supaya mahasiswa yang memang terdaftar sebagai penerima dapat segera menerima haknya,” tegasnya.
Selain mendesak percepatan pencairan, pihaknya juga meminta adanya transparansi dalam mekanisme penyaluran bansos pendidikan karena sumber pembiayaan bantuan tersebut berasal dari APBD dan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Matias menilai pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu turun langsung melakukan pendataan mahasiswa secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun keterlambatan penyaluran bantuan pendidikan di kemudian hari.
Menurutnya, pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), sehingga bantuan pendidikan harus tepat sasaran dan benar-benar membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi mereka.
“Kami berharap ke depan penyaluran bansos pendidikan dapat berjalan lebih baik, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi mahasiswa,” tutupnya.[*].
