JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Rakor SPHP) Wilayah Indonesia Timur, Jumat, 16 Mei 2025 di Ruang Rapat Nusantara, Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan.
Kegiatan yang di laksanakan oleh Badan Pangan Nasional tersebut dihadiri Deputi Bidang Keterediaan dan Stabilisasi Pangan, Deputi II Kantor Staf Presiden, Sekretaris Irjen Kemendargri, Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Papua Barat, Sekda Papua Barat Daya, Sekda Papua Pegunungan, Kementerian Terkait, Para Pimpinan OPD terkait, serta para Mitra Badan Pangan Nasional.
Dalam Rakor SPHP itu, Wagub Deinas Geley membeberkan bahwa dalam rangka menekan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari setiap jenis pangan, Pemerintah Daerah terus melakukan pengecekan harga pangan dan pasokan rutin melalui dinas terkait di wilayah Papua Tengah.
baca juga : Dinkes Papua Tengah Sebut Kehadiran IBI Mendukung Kebijakan Program Kesehatan di Daerah
Namun menurut Deinas, di beberapa wilayah di Papua Tengah, penyaluran bahan pangan masih menggunakan transportasi udara atau pesawat. Hal ini menyebabkan harga pasokan bahan pangan di wilayah itu mulai dari Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya belum stabil.
“Banyak harga belum stabil karena mahalnya daya akomodasi pesawat ini. Namun beberapa langkah terus kita lakukan, termasuk subsidi transportasi pesawat untuk mendistribusikan pangan ke wilayah Papua Tengah yang masih harus menggunakan pesawat,” urai Deinas.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengapresiasi solusi dan langkah yang diambil Pemprov Papua Tengah.
“Saya rasa ini salah satu solusi baik yang bapak siapkan ya, yaitu subsidi pesawat. Jadi kolaborasi antarpihak ini sangat diperlukan seperti dari Perhubungan maupun dari kemitraan nantinya,” jelas Gusti
Menurut I Gusti, strategi konkret pengendalian harga pangan melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor harus terus digencarkan pemerintah di wilayah Indonesia Timur yang masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan infrastruktur logistik, tingginya biaya distribusi, dan rentannya pasokan bahan pangan pokok.
“Di sinilah kita carikan solusinya, kita sudah banyak produksi dan mudah-mudahan ke depan kita juga sudah mematchingkan antara pelaku bisnis dari Papua dengan produsen yang ada di sini, harapan kita harga juga bisa kita kendalikan dengan baik,” tegasnya.
Terkait biaya distribusi, Ketut mengatakan jika Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan tol laut maupun tol udara yang merupakan bagian daripada subsidi pemerintah. Tidak hanya itu, Ketut pun menegaskan meskipun inflasi di Papua masih berada dibawah inflasi nasional namun yang terpenting adalah menjaga harga pangan dalam batas wajar meskipun diatas harga acuan pemerintah.
“Kita duduk bersama disini berkolaborasi untuk mengendalikan harga. Perlu petakan wilayah masing masing dapat barang darimana dari distributor ke berapa, ini bisa dipotong dari D2 ke D1 langsung sehjngga harga bisa ditekan. Ini masih bisa diupayakan untuk memotong rantai distribusi,” harapnya.[*].
