SORONG, TOMEI ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Se – Wilayah Papua di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis, 24 April 2025.
Diketahui, pada Kamis, (24/4) pagi, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi membuka Rapat Kerja (Raker) Bupati se-Papua Tengah di Aula Ballroom Kantor Gubernur di Nabire.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki menegaskan momen tersebut bukan hanya pergantian jabatan semata, tetapi juga merupakan wujud kesinambungan tanggung jawab dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tanah Papua.
BACA JUGA : 4 Hal Ini Menjadi Fokus Pembahasan dalam Raker Bupati se-Papua Tengah 2025
“Kepala Perwakilan yang telah menerima Serah Terima Jabatan, kami menyampaikan selamat bertugas. Dan kepada kepala perwakilan yang sebelumnya, Semoga segala kebaikan yang telah ditanamkan menjadi warisan yang terus tumbuh dalam lembaga dan masyarakat,” ungkap Meki.
Gubernur berharap, koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin dengan baik bisa semakin ditingkatkan karena BPK bukan hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga mitra strategis dalam mendorong pemerintah daerah agar lebih akuntabel dan bertanggung jawab kepada rakyat.
BACA JUGA : Perkuat Komitmen dan Kolaborasi Lintas Instansi, Bupati Biak Buka Rakor Kesamsatan
” Mari Bekerja dengan mengedepankan integritas, pengabdian, keuangan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.” Ungkapnya.
Adapun empat Kepala BPK Perwakilan untuk wilayah daerah otonomi baru se-Wilayah Papua yang di Sertijab, yakni Ferdinan Palembangan sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Subagyo sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah, Amin Adab Bangun sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan, dan Rahmadi sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Acara ini turut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Bapak Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., ChFA. , Direktur Jenderal PKN VI BPK, Bapak Laode Nusriadi, Pimpinan DPRD, serta seluruh Kepala Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan instansi vertikal se-Wilayah Papua.[*].
