NABIRE, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah resmi mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, Senin (29/9/2025).
Pengesahan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan lintas sektor di Papua Tengah. Namun, tantangan tetap membayangi, terutama terkait ketidakpastian transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Deinas Geley mengapresiasi DPR Papua Tengah atas dukungan dalam proses pembahasan hingga pengesahan APBD Perubahan. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal ini merupakan respons terhadap dinamika nasional maupun regional, serta bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan alokasi anggaran.
“Perubahan APBD ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Tantangan memang berat, tetapi dengan kerja keras, sinergi, dan inovasi, saya yakin Papua Tengah akan lebih maju dan sejahtera,” ujar Geley di ruang Rapat Utama DPR Papua Tengah.
APBD Perubahan Papua Tengah 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025 dan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2025 mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Secara garis besar, APBD Perubahan mencatat peningkatan:
Pendapatan Daerah bertambah Rp185,17 miliar, sehingga total mencapai Rp4,06 triliun. Belanja Daerah meningkat Rp789,76 miliar, sehingga total menjadi Rp4,67 triliun.
Kendati demikian, belum tuntasnya penyaluran dana perimbangan dari pusat menjadi isu utama yang dapat memengaruhi realisasi sejumlah program prioritas.
Menyikapi hal itu, Geley menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menempuh langkah antisipatif, mulai dari memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengefisiensikan belanja, hingga membuka alternatif sumber pendanaan.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
“Tantangan tidak mudah, tetapi dengan semangat gotong royong dan pengawasan masyarakat, saya optimistis kita mampu melewati hambatan demi Papua Tengah yang lebih baik,” tambahnya.
Dengan pengesahan APBD Perubahan ini, pemerintah daerah menargetkan percepatan pembangunan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah optimistis, alokasi yang tepat sasaran akan menjadi pondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah secara berkelanjutan. [*].
